Muncul Usulan Pajak Kendaraan Dihapus, Dialihkan Jadi Biaya Tambahan Saat Isi BBM, YLKI Sebutkan Manfaatnya

Otomania.com - Muncul usulan pajak kendaraan dihapus, dialihkan jadi biaya tambahan saat isi BBM, YLKI sebutkan manfaatnya.

Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) harus dilakukan pemilik mobil dan motor tiap tahunnya untuk bisa perpanjangan STNK.

Namun belum lama ini, publik otomotif dihebohkan dengan usulan dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang mengatakan pajak kendaraan sebaiknya dihapus.

Sebagai gantinya, pemilik kendaraan akan diberikan biaya tambahan saat membeli bahan bakar minyak (BBM).

Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadinya dobel pungutan, di samping pengenaan atas pajak yang lebih proporsional alias adil.

Selama ini pemerintah kesulitan menaikkan harga BBM karena konsumsi masyarakat nyaris tak terkendali.

"Kami mengusulkan dana preservasi ini bisa dipungut saat konsumen membeli BBM," kata Ketua YLKI Tulus Abadi, dikutip dari Kompas.com, Minggu (5/6/2022).

Usulan itu dia sampaikan kepada Komisi V DPR yang sedang melaksanakan penyusunan pembahasan Revisi UU Nomor 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dengan peralihan ke pembelian BBM, pemerintah dapat mengendalikan tingginya konsumsi masyarakat terhadap BBM.

Baca Juga: Penunggak Diampuni, 7 Wilayah Ini Berlakukan Pemutihan Pajak Kendaraan, Nomor 2 Batas Waktunya Sudah Mepet

Sehinga konsumsi BBM secara langsung akan menekan tingkat pencemaran yang disebabkan kendaraan.

"Selain itu, melalui pembelian BBM nantinya pengelolaan dana preservasi jalan akan lebih maksimal," kata dia.

Ia menjelaskan dana preservasi jalan merujuk pada UU LLAJ ialah dana khusus yang digunakan untuk kegiatan pemeliharaan, rehabilitasi dan rekonstruksi jalan secara berkelanjutan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Dalam hal itu, YLKI menekankan pentingnya sinergi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Karena lalu lintas dan angkutan jalan tidak semata soal pengaturan transportasi dan penindakan hukum, tetapi juga terkait dengan tata ruang.

Selain pengalihan pajak kendaraan, YLKI juga mengusulkan penerbitan surat izin mengemudi (SIM) dialihkan dari Kepolisian Indonesia ke Kementerian Perhubungan.

Menurut Tulus, perkara SIM itu tidak 100 persen menjadi wewenang polisi, baik dalam konteks pengujian SIM, penerbitan atau penegakan hukum.

Sehingga diusulkan penerbitan SIM ini dilakukan di sektor perhubungan, yaitu Kementerian Perhubungan.

"Tetapi, polisi tidak serta-merta lepas sepenuhnya namun keterlibatannya dalam lebih pada penegakan hukumnya," ujarnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul YLKI Usul Pajak Kendaraan Dihapus dan Dialihkan Saat Pembelian BBM