Jakarta, Otomania - Pengambilalihan gelaran MotoGP 2017 di Indonesia oleh Pemerintah, tidak meperbaiki keadaan. Malah, status apakah Indonesia positif menjadi tuan rumah di ajang balap sepeda motor paling bergengsi ini semakin kabur.
Rapat koordinasi tingkat menteri dengan agenda pembahasan MotoGP yang dipimpin oleh Puan Maharani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jumat (29/1/2016), belum menghasilkan keputusan jadi atau tidaknya MotoGP.
Padahal batas waktu yang diberikan pihak Dorna untuk Indonesia, akan berakhir pada Sabtu (30/1/2016).
Puan Maharani mangatakan, pemerintah masih memprioritaskan dua hal yang harus dikaji dan dan bisa diputuskan secepatnya. Itu terkait dengan tujuan pembangunan sirkuit baru untuk MotoGP apakah ditujukan untuk kemajuan olahraga atau bisnis.
"Artinya apakah MotoGP ini untuk olahraga atau bisnis. Kedua hal tersebut harus memiliki solusi berdasarkan pengkajian tata kelola keuangan bernegara," ujar Puan.
Puan melanjutkan, karena pemerintah masih membutuhkan waktu terkait pengkajian ulang gelaran MotoGP, maka dirinya meminta Kemenpora untuk bisa memperpanjang tenggat waktu tersebut. Ketika ditanya berapa lama, Puan tidak bisa menyebutkannya.
"Maka dari itu kami meminta kepada Kemenpora untuk bisa mengomunikasikan masalah gelaran MotoGP kepada Dorna. Penjelasannya yaitu bahwa kami masih butuh waktu untuk mengkaji lebih lanjut, terkait dengan rencana Indonesia menjadi tuan rumah MotoGP 2017," ujar Puan.
| Editor | : | Azwar Ferdian |
KOMENTAR