Korlantas Polri Usul Gratiskan Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor, Alasannya Bikin Senang

Otomania.com - Korlantas Polri Usulkan BBN-KB Gratis, Hal Ini Yang Menjadi Alasan Dan Penjelasannya.

Terkait dengan pembayaran Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Korlantas Polri mengusulkan kebijakan baru.

Kebijakan baru yang dimaksud adalah, Korlantas Polri meminta agar untuk biaya BBN-KB sebaiknya digratiskan.

Pembebasan atau dihapusnya BBN-KB sebagai upaya untuk mendorong minat masyarakat di Tanah Air taat membayar pajak kendaraan bermotor (PKB).

Berkerja sama dengan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), kemudian Samsat, dan juga Jasa Raharja, langkah ini dilakukan karena besarnya beban biaya BBN-KB kerap menjadi salah satu peyebabkan pemillik kendaraan tidak membayar pajak.

Disampaikan oleh Direktur regident Korlantas Polri, Brigjen Pol Yusri Yunus, menurutnya masyarakat sebenarnya mau taat tapi terkendala biaya.

"Saya tahu masyarakat itu bukan tidak mau taat pajak, tapi karena BBN-KBnya mahal," kata Brigjen Pol Yusri Yunus, Kamis (4/8/2022).

Menurutnya, berdasarkan data ada hampir 50 persen lebih pemilik kendaraan roda empat dan roda dua yang tidak taat pajak.

Salah satunya adalah, karena beban dari BBN-KB usai membeli kendaraan bekas.

Baca Juga: Rugi Jika Tidak Segera Diurus, Pemutihan Pajak Kendaraan Masih Berlaku, Ini Syaratnya

Brigjen Pol Yusri Yunus mencontohkan, cukup banyak kasus para pembeli kendaraan bekas.

Setelah melakukan pembelian dan hendak melakukan proses pergantian kepemilikan alias balik nama, ternyata cukup besar.

Belum lagi, apabila kendaraan yang terkait masih terdapat tanggungan pajak untuk beberapa tahun ke belakang.

Sehingga, pemilik baru tadi enggan melakukan kegiatan tersebut dan menunggu program pemutihan PKB dari Samsat ataupun Bapenda.

Ia menuturkan, dengan menghapus bea balik nama dan pajak progresif, masyarakat diharapkan lebih taat dalam membayar pajak.

Dengan begitu, pendapatan dari pajak kendaraan lebih maksimal. Saat ini Korlantas melakukan road show ke berbagai pemda di kota-kota besar untuk melakukan sosialisasi.

Dia mengatakan, Korlantas membujuk agar pemda bisa memberikan kebijakan membebaskan bea balik nama kendaraan dan pajak progresif.

"Nah sekarang saya lagi bermohon nih kepada Gubernur, Walikota dan Bupati yang punya kewenangan untuk menghapuskan BBN, jadi saya lagi bantu masyarakat nih, saat ini saya lagi road show kebeberapa kota," tegas Brigjen Pol Yusri Yunus.