Tarif Parkir Naik 8 x Lipat, PNS "Dipaksa" Pakai Transportasi Umum

Ia mengaku memerlukan waktu sampai 20 menit berputar-putar di basement untuk mencari parkir.

"Padahal biasanya cepat, sekarang cepat-cepatan sama PNS, jadi rebutan" kata Zulnis.

Parkiran di Gedung DPRD terdiri dari empat lantai. Lantai pertama hingga ketiga dikhususkan untuk mobil.

Sementara sepeda motor dipusatkan di lantai paling bawah. Setidaknya, parkiran itu bisa menampung 1.000 sepeda motor.

Petugas Pamdal yang bertugas menjaga parkiran bawah tanah gedung DPRD DKI Andri Kurniawan mengatakan, memang sejak sepekan terakhir parkiran sepeda motor lebih penuh dari biasanya.

Selain karena PNS yang pindah, parkiran juga penuh karena ratusan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) dari Satpol PP dan Pamdal tengah menjalani pelatihan dan parkir di tempat tersebut.

"Ada 700 PJLP dari Biro Umum dan Satpol PP, makanya penuh banget jadinya," kata Andri.

Larang parkir di gedung DPRD

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (9/1/2019).(KOMPAS.com/NURSITA SARI)

Anies akan melarang pegawai yang berkantor di Balai Kota DKI Jakarta memarkirkan kendaraannya di area parkir Gedung DPRD DKI Jakarta.

Anies menyebut, lokasi parkir itu dikhususkan untuk parkir kendaraan anggota DPRD DKI Jakarta dan pegawai Sekretariat DPRD DKI.

Pemprov DKI akan mengatur agar para pegawai yang bekerja di Balai Kota tidak lagi memarkirkan kendaraan di lokasi parkir basement Gedung DPRD DKI.

"Nanti diatur," kata Anies. Anies berharap, PNS DKI dapat beralih ke transportasi umum.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul ""Memaksa" PNS DKI Gunakan Transportasi Massal...",