Otomania.com - Asosiasi driver ojek onlinen berikan tanggapan mereka soal sistem ganjil genap untuk kendaraan roda dua.
S Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi di DKI Jakarta, dilakukan pembatasan volume kendaraan.
Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah dengan penerapan sistem ganjil-genap.
Sebelumnya, sistem tersebut tak berlaku untuk motor, hanya untuk kendaraan roda empat saja.
Namun, di masa PSBB transisi ini, aturan tersebut juga akan diberlakukan bagi kendaraan roda dua.
Baca Juga: Wacana Penerapan Ganjil Genap 24 Jam Dapat Kritik Pedas dari ITW
Menanggapi hal itu, Ketua Presidium Garda Indonesia Igun Wicaksono mengaku tidak setuju dengan kebijakan tersebut.
Ganjil genap untuk sepeda motor disebut bakal menyulitkan pengemudi ojol. Sebab pengemudi ojol harus mencari jalan alternatif agar terhindar dari kawasan ganjil genap.
"Kami sebagai ojek online, dengan wacana kebijakan itu harus banyak menghindari area atau jalur ganjil genap tersebut jika akhirnya diberlakukan."
"Sedangkan tarif kami tetap, tidak mengikuti rute yang semakin menjauh," kata Igun, Rabu (12/8/2020).
Menurut Igun, kebijakan ganjil-genap juga merugikan pengemudi ojol secara ekonomi. Rute semakin jauh untuk menghindari ganjil genap, tarif yang diterima pengemudi tidak berubah.
"Secara ekonomi kami akan merugi. Jadi intinya kami sebagai asosiasi pengemudi ojol menolak."
"Karena begini, mekanisme tarif ojol itu tetap, artinya tidak ada argo berjalan. Jadi rugi kalau harus memutar jauh sementara tarif tidak berubah," tegasnya.
Baca Juga: Dishub Jakarta: Ganjil Genap Bukan Agar Warga Naik Angkutan Umum, Tapi Untuk Kerja dari Rumah
Untuk diketahui, aturan ganjil genap diberlakukan di 25 ruas jalan Ibu Kota.
Dari 25 ruas jalan itu, ada 13 kawasan yang menerapkan tilang elektronik atau terpantau kamera ETLE.