Otomania.com - Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Surabaya Raya sudah memasuki tahap kedua.
Penerapan PSBB Surabaya raya Tahap 2 akan diperketat dan dimulai Selasa, 12 Mei 2020 hingga 25 Mei 2020.
Aturan dalam PSBB Surabaya Raya akan dijalankan lebih ketat termasuk dalam penerapan sanksi yang lebih berbobot.
Melansir Suryamalang.com, salah satu sanksi yang akan dikenakan pada pelanggar aturan PSBB adalah sita KTP selam 6 bulan.
Sementara itu polisi juga akan menerapkan sanksi pidana jika masih ada yang melanggar.
Baca Juga: Begal Rindu Rumah, Pulang Setelah Buron 11 Bulan, Baunya Tercium Polisi
Sekdaprov Jawa Timur yang juga Koordinator PSBB Jawa Timur,Heru Tjahjono, menegaskan bahwa PSBB Surabaya Raya (Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik) akan lebih tegas.
Bahkan ia juga menegaskan bahwa dalam jilid dua PSBB Surabaya Raya tidak lagi diberlakukan jam malam yang biasanya dimulai tepat pukul 21.00 WIB.
Lebih dari itu, sistem pemberlakukan pembatasan untuk lalu lintas keluar masuk daerah PSBB akan diberlakukan selama 24 jam.
"Jilid dua PSBB Raya ini akan lebih ketat. Tidak ada lagi jam malam. Tapi pembatasan keluar masuk dan patroli skala besar akan berlangsung selama 24 jam," tegas Heru dalam jumpa pers di Gedung Negara Grahadi, Senin (11/5/2020) malam.
Baca Juga: Merana Driver Ojol Tak Bisa Lanjutkan Orderan, Honda BeAT Melayang Saat ditinggal BAK
Sistem sanksi yang diberlakukan di jilid dua PSBB ini juga akan lebih represif.
Setiap orang yang melakukan pelanggaran dari sistem PSBB ini akan dikenakan sistem penahanan KTP.
Petugas yang berjaga berhak untuk menahan kartu identitas dari pelanggar PSBB dan akan ditahan selama enam bulan.
Langkah ini dilakukan petugas sesuai payung hukum yang diberikan Pemprov Jatim berbentuk SE Gubernur.
"Dan jika memang terdapat pelanggaran di tempat umum mereka juga akan dimintai kartu tanda penduduknya," kata Heru.
Pengetatan untuk pencegahan kerumuman akan lebih masif.
Bukan hanya di ruang publik saja, melainkan juga pasar, dan juga untuk tempat ibadah.
Terkait pembatasan yang lebih represif di tempat umum, ditegaskan Heru, bahwa tiga Pemda sudah sepakat untuk mengikuti arahan dari gubernur agar diatur social distancing.
"Termasuk di tempat ibadah. Kami tadi sudah bertemu juga dengan Kanwil Kemenag untuk kami berikan informasi tentang pengaturan tempat ibadah, karena di kami memang sudah ada surat yang masuk tentang melonggarkan tempat ibadah, maka kami akan segera merapatkan tentang ini," tegasnya.
Sementara Kabid Humas Polda Jatim Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan bahwa di jilid pertama PSBB penindakan bagi yang melanggar adalah humanis persuasif dan efektif, dengan kepentingan bagaimana menyelamatkan masyarakat dari pandemi.
"Jilid kedua, berdasarkan koordinasi yang kami lakukan tindakan yang akan kami lakukan akan berbeda.
Akan ada sanksi yang menyangkut perpanjangan SIM dan SKCK, sebagaimana diketahui dalam memperpanjang SIM maupun SKCK, jika ID seperti KTP tentu saja tidak bisa dilayani, ini adalah bentuk sanksi bagi yang melanggar," tegasnya.
Tidak hanya itu, ditegaskan Kombes Trunoyudo, bahwa pelanggar juga akan masuk dalam ranah pidana sesuai UU KUHP dalam pasal 126.
Dimana dalam aturan itu disebutkan barang siapa dengan sengaja tidak menuruti apa yang menjadi aturan undang undang, termasuk tidak menaati aturan yang dibuat oleh petugas gugus tugas maka di pasal ini maka berlaku sistem peradilan dengan penetapan pelanggaran.
Artikel ini telah tayang di Suryamalang.com dengan judul "PSBB Surabaya Raya Jilid 2 Lebih Tegas, Sanksi Sita KTP Hingga Ancaman Pidana Bagi Pelanggar".