Pemprov DKI Bimbang, Mampukah Angkutan Umum Imbangi Kapasitas Jika Sistem Ganjil-Genap Diberlakukan Juga Untuk Motor?

Otomania.com - Wacana pemberlakuan sistem ganjil-genap untuk kendaraan roda dua di wilayah DKI Jakarta masih menjadi pertimbangan di tingkat atas.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sampai saat ini masih menimbang-nimbang implementasi ganjil genap pada masa Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB) transisi.

Pasalnya, daya angkut kendaraan umum yang dibatasi membuat masyarakat tak bisa leluasa memilih transportasi massal.

Tak heran jika Pemprov masih ragu menerapkan aturan ganjil genap, yang mendorong orang untuk menggunakan angkutan umum.

Baca Juga: Habis Disentil Pak Presiden, Yuk Intip Kendaraan Milik Menkes Terawan Agus Putranto, Ada Mobil Mewah dan Moge Nih!

“Rencana ganjil genap masih menanti hasil evaluasi,” ucap Susilo Dewanto, Kepala Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan DKI Jakarta, dalam diskusi virtual (30/6/2020).

"Ketar-ketirnya siapkah angkutan umum menampung, terlebih jika mau diterapkan ke sepeda motor juga," katanya.

Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta sebelumnya telah mengeluarkan aturan soal berkendara di masa PSBB transisi.

Kebijakan ganjil genap disebut akan berlaku lagi, tak hanya berlaku untuk mobil saja, tapi juga para pengguna sepeda motor.

Baca Juga: Mitos Atau Fakta, Sering Ganti Jenis Bensin Bikin ECU Rusak?

Hal tersebut tertuang dalam Pasal 17 ayat 1 Pergub Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif.

“Kendaraan bermotor pribadi berupa sepeda motor dan mobil beroperasi dengan prinsip ganjil genap pada kawasan pengendalian lalu lintas,” tulis Pergub tersebut.

Artikel ini telah tayang pertama kali di Kompas.com dengan judul "Pemprov DKI Ketar-ketir Soal Kelanjutan Ganjil Genap Jakarta".