Heboh Usulan SIM Diterbitkan Kemenhub Dibanding Kepolisian, Ini Tiga Alasan Penting yang Diberikan YLKI

Otomania.com - Heboh usulan SIM diterbitkan Kemenhub dibanding kepolisian, ini tiga alasan penting yang diberikan YLKI.

Belakangan ini sedang heboh soal usulan pengalihan penerbitan SIM dari pihak Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Usulan tersebut dikemukakan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang juga menyuarakan penghapusan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

YLKI mengatakan, usul peralihan penerbitan SIM dari kepolisian ke Kemenhub didasari oleh tiga alasan utama.

“Pertama adalah International Best Practices, di mana di banyak negara SIM itu diterbitkan bukan kepolisian melainkan kementerian yang berhubungan dengan transportasi,” ujar Sudaryatmo, Pengurus Harian YLKI kepada GridOto.com, Selasa (14/6/2022).

“Di banyak negara, nyaris tidak ada SIM itu diterbitkan oleh Kepolisian termasuk di tetangga kita seperti Malaysia,” imbuhnya.

Alasan yang kedua adalah untuk menciptakan checks and balances system, yang mengacu pada pembagian kewenangan agar pihak-pihak yang terkait dapat saling mengawasi.

Sehingga tidak terjadi monopoli kekuasaan yang salah satu akibatnya dapat mendorong terjadinya korupsi.

“Kalau polisi yang menerbitkan SIM dan polisi juga yang memeriksa, ketika ada orang enggak cakap kok dapat SIM jadi masalah karena kan polisinya sendiri yang mengeluarkan SIM,” jelas Sudaryatmo.

Baca Juga: Muncul Usulan Pajak Kendaraan Dihapus, Dialihkan Jadi Biaya Tambahan Saat Isi BBM, YLKI Sebutkan Manfaatnya