Wajib Tahu! SIM Bisa Dicabut Karena Pelanggaran-pelanggaran Ini

Otomania.com - Karena pelangaran yang dilakukan, Surat Izin Mengemudi (SIM) bisa di cabut kepemilikannya.

Kewenangan untuk mencabut SIM dari pemilimnya ada pada Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

SIM bisa dicabut jika jumlah pelanggaran lalu lintas yang dilakukan mencapai 12 poin.

Hal tersebut terdapat dalam Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012, Tentang Surat Izin Mengemudi (SIM).

Baca Juga: Viral Warga Negara Asing Punya SIM A, Korlantas Polri Kasih Jawaban Begini

Pada pasal 73 ayat (1) disebutkan, bahwa penandaan pelanggaran lalu lintas pada SIM dilakukan oleh petugas Polri dengan pencatatan pada pangkalan data regident pengemudi, secara elektronik atau manual.

Hal itu terlihat jelas dalam tulisan di bagian belakang SMART SIM.

Menanggapi hal itu, Kasi SIM Regident Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol Lalu Hedwin mengatakan.

Tujuan tulisan tersebut untuk mengingatkan agar pemilik SIM selalu taat dalam berlalu lintas.

Baca Juga: Bikin SIM Dan Perpanjang Kini Lebih Mudah, Meski Beda Daerah, Ini Syaratnya

"Iya benar, dan nanti sistem pencatatan pelanggarannya akan diatur oleh Subdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya," kata Hedwin saat dihubungi, Kamis (25/6/2020).

Nantinya, kata Hedwin, bagi pengendara yang melakukan pelanggaran lalu lintas selain akan diminta untuk membayar denda, juga diberikan point buruk.

Bahkan point itu akan disimpan baik di dalam chip di SIM tersebut maupun server milik Korlantas.

Hedwin menjelaskan, batas maksimal pelanggaran ialah 12 point kesalahan.

Baca Juga: Catat Nih, Syarat dan Cara Bikin SIM Gratis, Pendaftaran Dimulai Tanggal 25 Juni Sampai 30 Juni 2020

Bilamana seorang pengendara telah memperoleh 12 poin pelanggaran, maka bisa ditindak tegas dengan pencabutan SIM.

Pelanggaran lalu lintas oleh pengemudi diberi bobot nilai dengan pencatatan pada pangkalan dan data Polri dengan katagori:

A. Pelanggaran ringan (administrasi) dengan bobot nilai 1.
B. Pelanggaran sedang (berdampak kemacetan) dengan bobot nilai 3.
C. Pelanggaran berat (berdampak kecelakaan lalu lintas) dengan dampak bobot nilai 5.