Otomania.com - Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sudah gencar dilakukan, hanya saja belum dalam tingkat nasional.
PSBB di sejumlah daerah pun menjadi perbincangan banyak ahli soal efektifitasnya dalam menekan penyebaran virus Corona alias Covid-19.
Ahli Epidemiologi Universitas Indonesia Pandu Riono berpendapat pembatasan sosial perlu dilakukan dalam skala yang lebih besar lagi.
Hal tersebut ia sampaikan saat menanggapi pernyataan Juri Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto.
Awalnya Achmad Yurianto menuturkan hal yang lebih penting adalah kepatuhan masyarakat yang wilayahnya menerapkan PSBB.
"Jangan dianggap peraturannya yang harus nasional," kata Achmad Yurianto, dalam tayangan Kompas TV, Sabtu (2/5/2020).
"Kalau kepatuhannya tidak dijalankan, sebaik apapun peraturan tidak ada gunanya," lanjut dia.
Yurianto menyebutkan tidak perlu ada PSBB secara nasional.
Menanggapi pernyataan Yurianto, epidemiolog Pandu Riono menyampaikan pengamatannya terhadap wilayah yang sudah menerapkan PSBB.
Baca Juga: Polisi Tega Banget, Pelaku Balap Liar Disuruh Dorong Motor 7 Km, Balapan Kagak Tapi Capek Iya
Menurut dia, wilayah yang memberlakukan PSBB sudah berhasil meningkatkan kepatuhan masyarakat.
"Setelah saya amati, ternyata pada daerah-daerah yang melaksanakan PSBB ini terjadi peningkatan kepatuhan pada masyarakat dibandingkan daerah yang belum melaksanakan PSBB," kata Pandu Riono.
"Tujuan PSBB memang tercapai, untuk meningkatkan kepatuhan," lanjutnya.
Ia menuturkan saat ini laporan kasus positif sudah mulai menurun di wilayah yang menerapkan PSBB.
Baca Juga: Lagi PSBB, Angkot Beralih Fungsi Jadi Mobil Maling, Ketangkep CCTV Lagi Nyuri Kotak Amal
Dari penurunan kasus tersebut, Riono menyimpulkan PSBB menimbulkan harapan bagi masyarakat bahwa pandemi dapat segera berakhir.
Meskipun begitu, ia berpendapat perlu ada tindakan lebih lanjut jika ingin menyelesaikan pandemi secara nasional.
Riono menyebutkan kemungkinan PSBB pada wilayah-wilayah yang belum memberlakukan kebijakan tersebut.
"Kalau kita benar-benar ingin secara nasional akan menurunkan serentak dan kalau ingin Indonesia bisa pulih seperti sedia kala nanti setelah bulan Juli," kata Riono.
Baca Juga: Maling Ngelawak, RX-King Hasil Curian Kok Dipakai Buat Balap Liar, Ya Ketahuan Lah Waktu Razia
"Sebaiknya kita menerapkan pada semua wilayah yang belum menerapkan PSBB," ungkapnya.
Pasalnya pemberlakukan PSBB di satu wilayah tidak akan membantu menekan pertumbuhan kasus di wilayah lain.
"Kalau tidak, beberapa wilayah yang sudah menerapkan PSBB sudah menyelesaikan masalahnya, tapi kemudian di tempat lain meningkat terus," jelas pakar epidemiologi ini.
Bahkan pandemi Virus Corona tidak akan selesai secara nasional apabila tidak ada kebijakan yang bersifat lebih luas lagi.
"Data-data mengindikasikan seperti itu," tegas Pandu Riono.
Baca Juga: Tak Bisa Seenaknya, Pemudik yang Nekat Keluar Jakarta Terancam Tak Bisa Balik Lagi Dalam Waktu Dekat
Lihat videonya mulai menit 1:30
Jabar Siapkan Rp 10,8 triliun untuk penanganan Corona
Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) telah mempersiapkan dana sebesar Rp 10,8 triliun untuk penanganan Virus Corona.
Jelang pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jawa Barat, pemprov telah menyiapkan sejumlah anggaran.
Anggaran tersebut akan digunakan untuk pembiayaan penanggulangan Covid-19 dan untuk memberikan bantuan sosial pada warga.
Besaran dana tersebut merupakan gabungan dana dari provinsi dan kota kabupaten di Jawa Barat.
Dilansir KompasTV, Sabtu (2/5/2020), penyediaan dana tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.
Dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Kantor Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyebutkan bahwa pihaknya telah siap melaksanakan PSBB.
Ia mengaku telah menyiapkan dana sebesar Rp 10, 8 triliun untuk penanggulangan Virus Corona di Jawa Barat.
"Kita sudah siap anggaran untuk Covid, untuk darurat kesehatan maupun untuk PSBB sudah disiapkan termasuk bantuan sosial," kata Ridwan Kamil.
"Total gabungan dana dari provinsi dan dana kota kabupaten adalah 10, 8 triliun rupiah," imbuhnya.
Jumlah tersebut akan dibagikan penggunaannya untuk membeli peralatan darurat kesehatan dan juga bantuan sosial.
Kemudian Ridwan Kamil menyampaikan bahwa Pemprov Jabar telah melaksanaakan protokol yang ditentukan World Health Organization (WHO) mengenai pemakaman.
Disebutkan bahwa pemprov telah melaksanakan perluasan makam bagi masyarakat yang meninggal terkait Virus Corona.
Baca Juga: Update Harga Skutik Honda, ADV150 Rp 34 Jutaan, All New BeAT Paling Murah
"Kami sampaikan juga, protokol dari WHO sudah dilaksanakan terkait perluasan pemakaman bagi yang bisa dihitung sebagai potensi Covid," ujar Ridwan Kamil.
Meski begitu, pihaknya melaporkan bahwa tidak ada peningkatan jumlah warga meninggal yang dimakamkan.
"Tapi kami laporkan di Jawa Barat, jumlah yang dimakamkan tidak ada peningkatan drastis," ungkapnya.
Ini juga berlaku bagi Kota Bandung yang disebutnya tempat percontohan pusat pandemi di Jawa Barat.
Ia menyatakan tidak ada perubahan signifikan dari jumlah pemakaman saat ini bila dibandingkan dengan tahun lalu.
"Bahkan Kota Bandung sebagai sampel pusat pandemi di Bandung Raya, pemakaman tahun lalu jumlahnya dengan tahun sekarang hampir tidak ada bedanya," jelas Ridwan Kamil.
"Artinya tidak ada potensi orang dimakamkan dengan gejala-gejala yang mirip Covid, semua sama seperti tahun-tahun sebelumnya," imbuhnya.
Artikel serupa pertama kali tayang di Tribunwow.com dengan judul "Achmad Yurianto Sebut PSBB Nasional Tak Perlu, Epidemiolog: Kalau Ingin Indonesia Pulih Bulan Juli".
| Editor | : | Adi Wira Bhre Anggono |
| Sumber | : | Tribunwow.com |
KOMENTAR