Sah! Keputusan MK, Motor Nunggak Kredit Tak Boleh Main Ditarik, Leasing Harus Lapor

Indra Aditya - Senin, 13 Januari 2020 | 21:00 WIB
Ilustrasi debt collector
Tribun-Timur.com
Ilustrasi debt collector

Otomania.com - Mahkamah Konstitusi (MK) sudah memutuskan bahwa perusahaan kreditur atau leasing tak bisa asal tarik motor atau mobil secara sepihak.

MK menyatakan, leasing harus meminta permohonan eksekusi lebih dulu kepada pengadilan negeri.

"Penerima hak fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri," demikian bunyi Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Namun, perusahaan leasing tetap boleh melakukan eksekusi tanpa lewat pengadilan.

Baca Juga: Debt Collector Versi ‘KW’ Incar Motor Kreditan, Ini Tampang Oknumnya

Syaratnya pihak debitur mengakui adanya wanpretasi, atau debitur mengingkari janjinya.

"Sepanjang pemberi hak fidusia (debitur) telah mengakui adanya 'cidera janji' (wanprestasi) dan secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi obyek dalam perjanjian fidusia," kata MK.

"Maka, menjadi kewenangan sepenuhnya bagi penerima fidusia (kreditur) untuk dapat melakukan eksekusi sendiri (parate eksekusi)," lanjut MK.

Adapun mengenai wanpretasi tersebut, MK menyatakan pihak debitur maupun kreditur harus bersepakat terlebih dahulu.

Baca Juga: Debt Collector Sempat Ancam Bunuh Lalu Rampas Mobil Anggota Polda Jatim, Satu Orang Jadi Bulan-bulanan Warga

Editor : Indra Aditya

YANG LAINNYA

loading
SELANJUTNYA INDEX BERITA
Close Ads X
yt-1 in left right search line play fb gp tw wa