Semua Mobil "Plat Merah" Diharapkan Pakai Mobil Sewaan

Jakarta, Otomania - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) memasukkan TRAC Rent A Car ke dalam e-katalog. Ini dimaksudkan untuk membuka kesempatan bagi instansi pemerintah agar memanfaatkan penyedia kendaraan sewa sebagai alternatif pengadaan barang.

Kemudahan dan fasilitas yang diberikan penyedia sewa mobil, sangat menguntungkan karena semua permasalahan terkait kendaraan tersebut sudah bukan lagi tanggung jawab instansi. Misalnya perawatan kendaraan yang menjadi tanggungan pemilik rental.

"Dalam katalog LKPP, penyewaan kendaran merupakan hal yang baru, dan kami akan terus mengampanyekan hal ini kepada seluruh instansi, karena dapat mengurangi beban anggaran pastinya," ujar Emin Adhi Muhaemin, Direktur Advokasi dan Penyelesaian Sanggah LKPP kepada Otomania, Rabu (6/5/2015).

Emin menyatakan optimismenya bahwa seluruh instansi akan mengambil langkah penyewaan kendaraan. Saat ini sudah 16 instansi pemerintah sudah melakukan kontrak kerja sama dengan TRAC, beberapa di antaranya Mahakamah Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi, Bank Indonesia, Kementerian Perhubungan, KPU dan BKkBN.

"Sebenarnya tidak hanya TRAC yang kita ajak untuk bekerja sama, ada empat penyedia sewa lain. Namun mereka merasa keberatan terkait dengan sistem pembayaran yang dilakukan di akhir masa pemakaian, tanpa terlebih dahulu melakukan pembayaran uang muka," tutur Emin.

"Mahkamah Agung adalah yang terlebih dahulu melakukan kontrak lerja sama dengan TRAC dan hal tersebut sudah diikut oleh benerapa instansi lainnya. Anggaran biaya antara pembelian dan penyewaan bisa turun sebanyak 10 persen. Meski tidak terlalu besar tapi instansi tidak direpotkan karena saat ada kendaraan yang rusak bisa langsung digantikan oleh penyedia sewa," ujar Emin.

Jefri Rudyanto Sirait Dirktur PT Serasi Autoraya yang membawahi TRAC Rent A Car mengatakan, bahwa pihaknya juga turut membantu mengkampanyekan penyewaan kendaraan dinas, kepada seluruh instansi hingga ke tinggat pemda daerah.

"Kami bersama dengan seluruh sales ikut menginformasikan, khausunya terkait dengan penanda tangan kontrak ini, karena pastinya tidak hanya pihak kami saja yang diuntungkan tetapi juga instansi terkait. Target kita cukup 1 persen dari 200.000 kendaraan dinas yang ada di seluruh instansi, dah itu adalah potensi yang cukup besar, dan saat ini baru sekitar 524 yang disewakan untuk instansi pemerintah," ujar Jefri.