Otomania.com - Ratusan sopir angkot melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jawa Barat hari ini Selasa (8/5/18).
"Hanya perwakilan karena riskan kalau terlalu banyak, ada pro dan kontra takut terjadi chaos," kata Ketua Wadah Aliansi Aspirasi Transportasi (WAAT) Jawa Barat, Herman, saat dihubungi via pesan singkat, Selasa (8/5/2018).
Herman tak menampik bahwa banyak sopir yang tetap memilih beroperasi.
Ia pun menegaskan tak akan ada intervensi atau sweeping terhadap para sopir yang memilih beroperasi.
(BACA JUGA: Peserta SBMPTN 2018 di Banjarmasin Disediakan 40 Ojek Gratis Buat Antar ke Lokasi Tes)
"Sudah komitmen tidak saling mengganggu. Maklum tahun politik kan banyak yang menyebar isu," kata Herman.
Sementara itu, Sekretaris Wadah Aliansi Aspirasi Transportasi (WAAT) Jawa Barat, Tirta Jaya menuturkan, aksi tersebut bertujuan menuntut pemerintah segera merealisasikan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek atau angkutan daring.
"Di Kota Bandung saja ada 2.919 unit (taksi online), bayangkan saja bagaimana tidak mencekik kita. Jadi seolah pemerintah tidak tegas dalam menjalankan Permenhub maupun Pergub," kata dia.
Ia mengatakan, maraknya kehadiran taksi online membuat banyak angkutan kota di Bandung raya harus dikandangkan karena tidak mampu membayar biaya trayek.
(BACA JUGA: Siap-Siap, 50 Ribu Kendaraan Diburu Petugas Pajak, Terdata Gak Bayar Pajak)
"Dari 1.756 angkot di Bandung hampir 20 persennya lah (dikandangkan)," jelasnya.
| Editor | : | Ditta Aditya Pratama |
| Sumber | : | Kompas.com |
/photo/gridoto/2018/02/15/3028467427.jpg)
KOMENTAR