Stok Langka, Presiden Instruksikan Pertamina Jaga Distribusi Premium di Seluruh Indonesia

Otomania.com - Melihat kelangkaan BBM dibeberapa wilayah Indonesia khususnya Premium membuat Presiden geram.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan merevisi Peraturan Presiden (Perpres) 191 tahun 2014 tentang tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Revisi perpres tersebut akan membuat Pertamina selaku penyalur Premium mendapat tugas baru untuk menyalurkan Premium ke seluruh wilayah di Indonesia.

Sebelumnya, Pertamina hanya mendapat tugas untuk menyalurkan Premium ke luar wilayah Jawa, Madura dan Bali (Jamali).

VP Corporate Communication Pertamina, Adiatma Sardjito pun mengatakan siap mengikuti arahan dari pemerintah jika nantinya perpres tersebut direvisi.

(BACA JUGA: Kecium, Premium Langka Karena Untungnya Kecil!)

"Ya kami sih pada dasarnya mengikuti saja ya (keputusan revisi Perpres 191 tahun 2014)," ucap Adiatma di Jakarta, Senin (9/4/2018).

Adiatma pun menambahkan, saat ini pihaknya masih belum ingin berbicara banyak perihal revisi perpres tersebut.

Menurut dia, pemerintah pasti telah mempertimbangkan keputusan tersebut secara baik-baik dan masih terlalu dini jika membicarakan langkah Pertamina ke depannya.

"Kalau sudah keluar perpresnya kan baru kita tahu. Sekarang kan kita belum tahu ya, masih pemikiran ya. Tunggu saja nanti," imbuh Adiatma.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Arcandra Tahar mengatakan revisi Perpres tersebut berkaitan dengan kelangkaan premium di sejumlah daerah.

(BACA JUGA: Lakukan Langkah Ini Jika Ragu dengan Meteran Dispenser SPBU)

Dengan bakal direvisinya perpres tersebut, Pertamina selaku penyedia bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium bakal mendapat tugas baru dengan memasok Premium ke seluruh wilayah Indonesia untuk mengatasi kelangkaan Premium.

"Terkait revisi Perpres 191 ini di mana nantinya untuk Premium juga akan dilakukan penugasan (Pertamina) di wilayah Jamali (Jawa, Madura, Bali) setelah perpres tersebut ditandatangani oleh Bapak Presiden," jelas Archandra kepada awak media di Ruang Damar, Kementerian ESDM Jakarta, Senin (9/4/2018).