Jakarta, Otomania.com – Usaha pemakaian teknologi otomatisasi buat proses pembayaran di semua gerbang tol membuat sekitar pekerja penjaga gerbang tol terancam Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Menurut Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek) ada sekitar 20.000 pekerja yang terancam. Lalu bagaimana masa depan para pekerja itu?
Hingga saat ini, Presiden Aspek Mirah Sumirat mengatakan belum ada keputusan PHK dari perusahaan tempat karyawan itu bekerja. Meski begitu dia meyakini PHK pasti akan terjadi.
Mirah mengatakan, salah satu juru bicara perusahaan sempat menyatakan di media nasional sudah berencana mengalihkan para pekerja. Namun, dikatakan solusi itu tidak akan berlaku buat semua pekerja.
“Saya kan pekerja yang ada di situ, mau dialihkan ke mana. Kalaupun ada di tempat lain, 20.000 orang tidak terangkat. Paling bisa menampung sedikit. Katanya mereka tidak di PHK, kalau pun dialihkan pasti di PHK dulu,” ucap Mirah Kamis (14/9/2017).
Aspek bersama Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang sudah dicanangkan Bank Indonesia sejak 2014. Otomatisasi di gerbang tol disebut bukan solusi mengatasi kemacetan yang terjadi.
Pasalnya, menurut Mirah, pekerja di gardu punya standar pekerjaan melayani transaksi tunai selama 3 – 4 detik. Waktu itu dikatakan sama dengan proses pembayaran non-tunai alias memakai uang elektronik.
“Macet itu karena jumlah volume kendaraan tidak sebanding dengan sebanding jalur jalan tol. Ada 5 juta kendaraan sehari masuk ke jalan tol. Kedua, truk-truk itu berjalan lambat. Ketiga, antara pintu keluar tol dengan lampu merah terlalu dekat,” ucap Mirah.
Jawaban Jasa Marga
Pihak salah satu perusahaan tempat para karyawan terancam PHK itu bekerja, PT Jasa Marga (persero) Tbk, mengatakan PHK tidak akan dilakukan. Dari 20.000 pekerja, sekitar 10.000 orang merupakan karyawan Jasa Marga.
"Tidak ada ancaman PHK," kata Direktur PT Jasa Marga (persero) Tbk Desi Arryani saat dihubungi Otomania.com.
| Editor | : | Azwar Ferdian |
KOMENTAR