Otomania.com - Ini Tiga Provinsi Yang Masih Menerapkan Pemutihan Pajak Kendaraan, Beriktu Urutannya.
Hingga saat ini, masih terdapat sejumlah Provinsi di Tanah Air yang menerapkan pemutihan pajak kendaran.
Setidaknya masih ada tiga Provinsi yang masih menerapkan pemutihan pajak kendaraan hingga awal Februari 2022 ini.
Melansir dari Kompas.com, berikut daftar daerah yang masih memberlakukan kebijakan pemutihan pajak kendaraan.
1. Sumatera Barat
Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi memperpanjang masa penghapusan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) serta pembebasan bea balik nama kendaran bermotor.
Pemutihan pajak kendaraan bermotor itu berlaku sampai tanggal 15 Maret 2022.
Keputusan tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur Sumbar Nomor 47 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumbar Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penghapusan Sanksi Administratif Atas Keterlambatan Pembayaran PKB dan BBNKB serta Pembebasan Bea Balik Nama Kendaran Bermotor yang ditandatangani gubernur pada 15 Desember 2021.
2. Aceh
Pemerintah Provinsi Aceh masih menggelar program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor yang berlaku hingga Maret 2022.
Kebijakan ini didasarkan pada Pergub Aceh Nomor 47 Tahun 2021.
Lebih rinci, relaksasi yang diberikan berupa pembebasan denda pajak untuk kendaraan pertama yang menunggak hingga 4 tahun, termasuk pembebasan pajak progresif.
Kemudian untuk kendaraan yang menunggak pajak hingga lebih dari 4 tahun, hanya dikenakan pokok pajak sebanyak 4 tahun alias penghapusan tunggakan tahun ke-5 dan seterusnya, sekaligus pembebasan denda pajaknya.
3. Jambi
Pemerintah Provinsi Jambi mengeluarkan kebijakan pembebasan denda pajak kendaraan bermotor mulai 7 Januari 2022 sampai dengan 30 April 2022.
Pemerintah Provinsi Jambi memberikan relaksasi berupa penghapusan denda pajak tersebut juga berlaku untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) kedua dan seterusnya.
Tidak hanya itu, pembebasan pokok dan denda BBNKB II juga berlaku untuk kendaraan lelang.
Dengan kata lain, untuk lelang kendaraan bermotor hasil rampasan/sitaan/eksekusi negara, kendaraan dinas pemerintah, hingga perusahaan pembiayaan/leasing.
Selain penghapusan denda pajak kendaraan, pihaknya juga membebaskan denda pendaftaran pajak kendaraan bermotor I, II, dan lelang yang telah lewat tanggal jatuh tempo.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ini Daerah yang Masih Menerapkan Pemutihan Pajak Kendaraan",