Disebut Ada Klaster Covid-19 di Transportasi Umum, Begini Tanggapan Pak Dosen

Adi Wira Bhre Anggono - Minggu, 6 September 2020 | 16:30 WIB

Bus transjakarta melintas di Jalan M.H Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2020). Jumlah pengguna transjakarta telah menembus 1 juta penumpang per hari. Jumlah penumpang sebanyak 1.006.579 orang tercatat pada Selasa (4/2/2020). (Adi Wira Bhre Anggono - )

Otomania.com - Akibat adanya temuan kasus penularan Covid-19 dari pengguna transportasi umum, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Doni Monardo, meminta Pemerintah Pemprov DKI mengevaluasi kebijakan ganjil genap.

Seperti diketahui, dari 944 pasien yang dirawat di Rumah Sakit Darurat (RSD) Covid-19 Wisma Atlet, 62 persen terpapar akibat menggunakan transportasi publik.

Doni menjelaskan, sejak diterapkan kembali kebijakan ganjil genap pada awal Agustus lalu, terjadi peningkatan penumpang di beberapa moda transportasi publik.

Kondisi tersebut cukup riskan lantaran mengundang kerumunan.

Menanggapi permintaan Ketua Gugus Tugas, Pengamat transportasi Universitas Katolik Soegijapranata (Unika) Djoko Setijowarno mengatakan, hal tersebut harus didasari oleh data yang spesifik.

Baca Juga: Berawal dari Lemas dan Keringat Dingin, Sopir Bus Ini Ternyata Positif Covid-19

"Kalau dibilang terpapar karena menggunakan transportasi umum, itu harus jelas dan detail.

Karena transportasinya untuk Jakarta sendiri secara jumlah cukup banyak, belum termasuk yang ilegal seperti ojol (ojek online) dan taksol (taksi online)," ucap Djoko kepada Kompas.com, Sabtu (5/9/2020).

"Contoh misalnya transportasi publiknya itu Tranjakarta, angkot, KRL, MRT, dan sebagainya. Itu harus dijelaskan, tidak bisa dipukul rata, hanya transportasi umum saja," kata dia.

Djoko mengatakan bisa saja seseorang atau pasien yang tertular Corona tersebut bukan dari tranportasi umum yang resmi, seperti MRT, Transjakarta, KRL, tapi dari moda lainnya ketika mereka meneruskan perjalanan.