Otomania.com - Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) berprestasi menurut ahli seharusnya mendapat penghargaan.
Hal itu yang disampaikan pengamat transportasi dari Unika Soegijapranata Semarang, Djoko Setijowarno.
Sebab, pengujian kendaraan bermotor belum semua daerah pengelola, mempunyai integritas yang tinggi.
Modusnya beban PAD (pendapatan asli daerah) yang harus dicapai.
Misalnya, beberapa kabupaten/kota (sementara yang sudah head to head dengan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah baru Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Purbalingga.
(BACA JUGA: Gagah, Presiden Turkmenistan Tunggangi Trike Can-Am Spyder Bareng Pasukan)
Menurut dia jika terus seperti itu, target PAD-nya tidak akan tercapai.
Karenanya kinerjanya harus diganti dengan pelayanan.
"Di dua daerah itu kenapa target PAD tidak akan tercapai, pasalnya acuan targetnya dari jumlah angkutan umum yang ada di Kantor Samsat," ujar Djoko di Jakarta, Kamis (23/8/2018).
"Apabila praktik dan proses PKB-nya benar sesuai aturan (berintegritas) tidak layak disuruh memperbaiki, maka modusnya pemilik angkutan umum/barang akan numpang uji pada PKB daerah lain yang bisa di-cincai," sambungnya.
Karena Sistem Informasi Manajemen (SIM) PKB belum terpusat datanya, maka susah untuk melacak kendaraan yang numpang uji.
(BACA JUGA: Kepalanya Dikepruk, Motor Penjaga Hewan Kurban Digondol Begal di Bandung)