“Namun, kalau dilihat sekarang ini, kami mengetahui ada recall itu, hanya dari pemberitaan media, kami tidak pernah diberitahukan oleh APM,” tutur Eddy.
Kali ini, seperti yang tertulis pada pasal 79 ayat 3, recall yang akan dilakukan oleh APM, harus dilaporkan pada Menteri Perhubungan (Menhub). Begitu juga dengan hasil dari penarikan kembali secara massal tersebut.
Pasal 79
(3) Terhadap Kendaraan Bermotor yang ditemukan cacat produksi, dan mempengaruhi aspek keselamatan serta bersifat massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perusahaan pembuat, perakit, pengimpor wajib melaporkan kepada Menteri sebelum dilakukan penarikan kembali untuk dilakukan perbaikan.
(4) Perusahaan pembuat, perakit, pengimpor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib bertanggungjawab untuk melakukan perbaikan terhadap Kendaraan Bermotor yang ditemukan cacat produksi, dan mempengaruhi aspek keselamatan serta bersifat massal.
(BACA JUGA: Orang Berduit SIh Gak Mikir, Servis Honda Gold Wing Paling Murah Rp 600 Ribu, Itu Pun Cuma Ongkosnya )
(5) Terhadap Kendaraan Bermotor yang telah dilakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dilaporkan kembali kepada Menteri.