Maka pemerintah harus menyubsidi Rp 8.800 untuk setiap liter Solar.
"Artinya masyarakat dan seluruh perekonomian mendapatkan subsidi 63,1 persen dari harga keekonomiannya (untuk Solar), dan 47,1 persen dari harga keekonomiannya (untuk Pertalite)," ungkapnya dalam dalam konferensi pers di Kantor Kemenkeu, Jumat (26/8/2022) lalu.
Sayangnya, lanjut dia, BBM untuk jenis Pertalite dan Solar yang disubsidi pemerintah dengan sasaran untuk orang miskin, malah lebih malah banyak dinikmati oleh orang kaya.
Konsumsi BBM bersubsidi yang tidak tepat sasaran itu, pada akhirnya akan membuat kesenjangan ekonomi antara orang kaya dan orang miskin semakin melebar.
Ia menjelaskan, dengan kuota Pertalite yang ditetapkan sebanyak 23,05 juta KL senilai Rp 93,5 triliun, ternyata 80 persen dinikmati oleh kelas menengah ke atas alias orang kaya.
Sementara masyarakat miskin yang berhak menerima subsidi hanya mengonsumsi 20 persennya saja.
Sedangkan Solar yang ditetapkan kuotanya sebanyak 15,1 juta kiloliter (KL) di 2022 dengan nilai Rp 149 triliun, adapun konsumennya terdiri dari 89 persen dunia usaha dan 11 persen oleh kelompok rumah tangga.
Namun, ternyata dari konsumen kelompok rumah tangga itu, 95 persen di antaranya merupakan kelompok rumah tangga kelas menengah ke atas. Artinya, hanya 5 persen atau sekitar 0,1 juta KL yang dinikmati oleh orang miskin.
"Subisidi ratusan triliun ini sasarannya malah kelompok yang relatif mampu, ini berarti kita mungkin akan menciptakan kesenjangan yang semakin lebar dengan subsidi ini, karena yang mampu menikmati subsidi ratusan triliun, sedangkan yang tidak mampu tidak (sepenuhnya) menikmati," jelas dia.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Berapa Harga Asli Pertalite hingga Elpiji Tanpa Disubsidi?