Otomania.com - Karena dianggap kemahalan, tarif sejumlah tol di pulau Jawa akan diturunkan. Hal itu yang kini tengah dikaji oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Pembahasan mengenai perpanjang waktu konsensi atau hak kelola jalan tol.
Secara terbuka, tarif tol yang dianggap mahal ini juga banyak dikritisi oleh Komisi V DPR RI hingga presentase truk yang bawa logistik tak sampai 1 persen. "Karena tarif untuk logistik mahal sehingga hampir tidak ada truk yang lewat tidak lebih dari 1 persen karena sangat mahal Rp 2.000- 3.000 per km," ungkap Bambang Haryo saat menggelar RDP dengan Kementerian PUPR, Rabu (21/3/2018).
Basuki Hadimuljono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), juga sudah didesak untuk segera menurunkan tarif. "Kami sudah diperintahkan presiden dan sedang melihat bagaimana caranya untuk bisa menurunkan harga, hanya ada satu celah yaitu memperpanjang konsesi," tutur Basuki kepada Tribunnews, Jakarta Selatan, Kamis (22/3/2018).
Karena itu, dipastikan tahun ini turun. "Harus tahun ini tarifnya turun. Gak ada peraturan yang berubah," ungkap Basuki.
(BACA JUGA: Perkiraan Tarif Biaya Jika Lewati Tol Ngawi-Kertosono)
Tapi Kementerian PUPR terlebih dulu melakukan studi besaran tarif baru yang akan diresmikan. Hal itu agar dapat menjangkau masyarakat, tapi penyedia jasa tetap untung.
"Artinya ada dua dimensi publik, kita upayakan agar terjangkau tapi juga investasi perlu diperhatikan agar badan usaha yakin biaya mereka bisa kembali," jelas Herry TZ, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPTJ).
Sependapat dengan Kementerian PUPR, Herry mengatakan hanya dengan skema konsensi agar kedua belah pihak tetap untung.
Dia juga lanjutkan besaran tarif tol Transjawa dipastikan tidak akan turun hingga 50 persen karena dinilai dapat menyulitkan badan usaha. "Turunnya berapa tergantung tapi kalau setengah berat ya," lanjut Herry.