Jakarta, Otomania.com - Rata-rata dari 19 mobil dan satu unit sepeda motor hasil sitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tidak dilengkapi buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) atau surat tanda nomor kendaraan (STNK).
Bahkan, tidak sedikit juga yang belum membayar pajak tahunan. Sehingga, seluruh beban tersebut dilimpahkan kepada pembeli atau pemilik baru.
Meski kondisinya seperti itu, namun para peserta lelang tidak terlalu khawatir. Salah satu peserta lelang, Maruli Simanjuntak, mengatakan, semua kekurangan itu bisa diurus, dan cukup mudah karena penyelenggara memberikan surat risalah lelang.
"Kalau ada surat tersebut semuanya menjadi mudah. Jadi saya tidak masalah, paling penting harganya di bawah standar pasar saja, jadi ada biaya untuk kita mengurus kekurangannya," kata Maruli saat berbincang dengan Otomania.com di JCC, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (22/9/2017).
Baca juga: Kata Pedagang Mobkas, Soal Mobil Lelang dari KPK
Pernyataan serupa juga diungkapkan Ridha pembeli Jeep Wrangler milik Djoko Susilo. Menurut dia, mobil yang dibelinya itu punya harga jauh di bawah pasaran, sehingga meski harus mengurus surat dan pajak, masih tetap untung.
"Kita sudah perhitungkan semuanya, dan dengan harga tersebut saya masih untung banyak," ucap Ridha di tempat yang sama.
Ridha membeli Jeep Wrangler lansiran 2007 itu seharga Rp 460.000.000. "Saya akan urus semua kekurangannya, dan setelah jadi mobil ini akan saya pakai sendiri, tidak dijual lagi," ucap dia.
Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, maka biaya pengurusan surat sekitar Rp 775.000, tergantung model, dan angka itu belum termasuk besaran pajak yang harus dibayarkan.