Jakarta, Otomania.com – Pelarangan sepeda motor di Jalan Jendral Sudirman mendapat reaksi dari masyarakat. Pendapat yang mengemuka, transportasi umum belum siap dan di lain sisi, masyarakat yang beraktivitas di kawasan itu bakal merugi sebab perlu mengeluarkan biaya lebih dari berkendara motor seperti biasa.
Edo Rusyanto, Kordinator Jaringan Aksi Keselamatan Jalan (Jarak Aman) mengatakan upaya mengurangi kemacetan seharusnya diiring penyediaan transportasi umum yang memadai, aman, nyaman, selamat, terjangkau, dan tepat waktu. Selama hal itu belum tercapai, pembatasan motor dinilai tidak akan efektif.
Baca: Sepeda Motor Dibatasi, Angkutan Umum Harus Siap
Sementara itu dari kalangan produsen motor, Yohan Yahya, Sales & Marketing 2W Departement Head Suzuki Indomobil Sales (SIS) mengatakan, masyarakat bakal jadi sulit sebab perlu mengeluarkan dana lebih besar untuk beraktivitas ke Jalan Jenderal Sudirman.
“Saya enggak mau membahas peraturannya, saya ingin lebih fokus kepada pengguna motor, karyawan di daaerah itu. Artinya mereka akan menambah lagi biaya. Misalnya, tinggalnya di Bekasi, kalau di Sudirman tidak boleh masuk, maka dia parkir motor di tempat lai, lalu naik bus. Itu kan biaya,” ucap Yohan, Rabu (6/9/2017).
Kata Yohan, ada banyak masalah yang sebenarnya tersepelekan karena pelarangan motor, misalnya jasa antar barang dan surat/dokumen jadi terhambat. Biaya buat melakukan itu bisa jadi bakal bertambah juga.
“Dari sisi bisnis? Otomatis karena penambahan biaya itu akan mengurangi daya beli, karena masyarakat jadi keluar biaya tambahan. Pengaruh pasti akan ada, kami belum tahu seperti apa, tapi kami sedang mengamati pengaruh itu,” ujar Yohan.
Rencananya pemerintah DKI Jakarta bakal menerapkan uji coba pembatasan sepeda motor di Jalan Jenderal Sudirman mulai 12 September selama sebulan ke depan. Informasi terkininya, Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat sudah memutuskan menunda uji coba itu.