Jakarta, Otomania – Pada awal Juli 2016 ini Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) telah mengirimkan surat kepada Dorna Sport, terkait gelaran MotoGP Indonesia. Selang beberapa hari, penyelenggara balapan sepeda motor bergengsi itu menjawabnya, dan menyatakan telah menutup kesempatan kepada Sirkuit Sentul.
Alasannya, karena master plan yang seharusnya dikirimkan kepada Dorna, belum juga diberikan oleh pihak Sirkuit Sentul. Maka, untuk melakukan renovasi Sirkuit dan lain sebagainya tidak akan selesai sampai tahun depan, mengingat penyelenggaraan MotoGP Indonesia berlangsung 2017 di Sirkuit Sentul.
Menanggapi hal itu, General Manager Sirkuit Internasional Sentul, Lola Moenek menjelaskan, masalah pertama pemerintah lamban karena deadline yang ditentukan 30 Juni, dan baru mengirim surat kepada Dorna 1 Juli 2016. Kedua, sejak Februari 2016, Sentul sudah tidak bisa berkomunikasi secara langsung dengan Dorna Sport.
“Jadi selama itu komunikasi hanya dari pemerintah (Kemenpora), kami seolah tidak boleh berkomunikasi langsung dengan Dorna. Kenapa seperti itu, kami juga tidak tahu, ada apa di balik semua ini sehingga seolah Sentul yang disalahkan,” ujar Lola saat dihubungi Otomania, Rabu (13/7/2016) malam.
Padahal, kata Lola, orang pertama yang memperkenalkan CEO Dorna Sport Carmelo Ezpeleta kepada pemerintah, yaitu Direktur Sirkuit Internasional Sentul Tinton Soeprapto. Tetapi, semenjak sentul sempat ditolak pemerintah, maka komunikasi dengan Dorna menjadi dibatasi.
“Malah bilang ada opsi lain selain Sentul, ada Palembang dan lain sebagainya. Kalau ingat dulu siapa yang memperkenalkan orang Dorna, sekarang justru kami yang tidak bisa berkomunikasi dengan Dorna,” kata Lola.
Lanjut Lola, belum lagi dalam surat yang dilayangkan Kemenpora kepada Dorna, disebutkan juga ada Palembang yang juga siap menjadi tempat penyelenggaraan MotoGP namun di 2018.
“Jadi seolah-olah pemerintah tidak tegas mana yang mau didukung, kami bukan membela diri, tetapi melihat kenyataan seperti itu biarkan masyarakat yang menilai,” ucap Lola.