Jakarta, Otomania - Sebentar lagi masyarakat Jakarta khususnya pengguna mobil akan dihadapkan dengan peraturan baru, yakni nomor polisi (nopol) ganjil-genap. Aturan ini dibuat sebagai pengganti dari kebijakan 3 in 1 yang sudah dihapus.
Meski dinilai bisa mengurai kemacetan, tapi dalam skala ideal, peraturan ini kurang efektif mengingat masih banyaknya sistem kontrol yang harus dibenahi. Jusri Pulubuhu, Training Director Jakarta Defensive Driving Center (JDDC) mengatakan bahwa agar bisa berjalan dengan baik, harusnya pemerintah menggandeng elemen terkait dan menjalankan sistem partisipatif.
"Aturan ini akan makin ideal bila pemerintah bisa merangkul elemen terkait dan menjalankan program partisipatif. Contohnya, dengan direksi atau kepala perusahaan yang kantornya ada di titik kemacetan, mereka bisa lebih dulu menerapkan sistem ganjil-genap kepada karyawannya," jelas Jusri.
"Agar berjalan maksimal, penerapan peraturan ini juga harus dikaitkan dengan sistem key success indicator (KPI) karyawan dengan begitu akan bisa merangsang pengguna kendaraan mulai dari skala kecil," papar Jusri kepada Otomania, Kamis (23/6/2016).
Bila merangkul elemen yang ada, pemerintah akan mudah menerapkan ini dalam skala yang lebih massal. Menurut Jusri, sudah ada perusahaan yang mulai menerapkan sistem ganjil-genap pada kendaraan karyawan. Langkah ini merupakan upaya penanggulangan keterbatasan lahan parkir.
"Kenapa harus dengan eleman terdekat seperti kantor-kantor yang ada di daerah kemacetan, jawabannya karena daerah itu menjadi macet akibat ada aktivitas karyawan yang bekerja di situ, mereka yang datang pakai mobil dan motor membuat jalan menjadi padat," ujar Jusri.
Menurutnya, beberapa perusahaan yang menerapkan sistem ganjil-genap melakukan dengan tingkat kontrol yang cukup ketat, mulai dari HRD sampai ke bagian pengamanan yang ada di lapangan. Efeknya karyawan tersebut juga belajar untuk disiplin, tapi gantinya perusahaan juga meyediakan shuttle bus sebagai sarana transportasi karyawan.